Selasa, 28 Oktober 2014

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN BERBASIS PERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL UNTUK INDONESIA HEBAT




Beberapa hari yang lalu, tidak sengaja saya lihat acara semacam breaking news yang menampilkan potret daerah tertinggal di salah satu televise berita swasta. Waktu itu menampilkan satu daerah di kabupaten Gayo Lues, di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam. Ternyata potret daerah tertinggal itu bagai bumi dengan langit kondisinya di banding daerah lainnya di Indonesia. Fakta ketimpangan atau perbedaan itu terlalu jauh jaraknya. Saya bersyukur melihat tayangan itu walau berlangsung tidak terlalu lama. Dan tulisan ini berhasil saya buat atas ketidaksengajaan nonton acara yang dipersembahkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Hari-hari menjelang deadline tulisan, Indonesia dihadapkan pada detik-detik pengumuman calon menteri yang akan bertugas mendampingi Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo. Saya sempat berpikir, apakah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal akan dihapus atau hanya berganti nama? Dan alhamdulillah, pada 26 Oktober 2014 pukul 17.30 WIB telah diumumkan nama-nama menteri yang didaulat untuk menjadi pembantu-pembantu beliau. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tetap dipertahankan dalam komposisi “Kabinet Kerja”, hanya bertambah nama menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dipimpin oleh Bapak Marwan Ja’far, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa yang juga kolega sang Menteri sebelumnya, Bapak Helmy  Faishal Zaini.

Sang Menteri Perintis Perdesaan Sehat

Menteri Penerus Perdesaan Sehat

Berbicara tentang daerah tertinggal, kita harus paham dulu apa itu daerah tertinggal, faktor apa yang menjadikannya tertinggal? Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain:
  1. Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.
  2. Sumberdaya Alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
  3. Sumberdaya Manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
  4. Prasarana dan Sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
  5. Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana.  Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringnya suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
Menurut data Kemeneg PDT, ada 183 daerah di Indonesia yang dikategorikan daerah tertinggal. Propinsi Papua menempati peringkat pertama dengan 27 daerahnya yang masih masuk daerah tertinggal, disusul oleh Nusa Tenggara Timur dengan 20 daerah.

sumber : id.slidesshare.net
Slogan Indonesia Hebat yang beberapa bulan ini akrab di telinga masyarakat Indonesia, menurut saya tidak hanya menjadi slogan yang tanpa arti. Ada kerja berat yang disandang rakyat dan bangsa ini untuk mensejajarkan kehebatan Indonesia dengan negara-negara lain. “Kabinet Kerja” yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo harus bekerja lebih keras untuk mampu mewujudkan itu. Ada harapan yang besar dari rakyat Indonesia untuk melihat perubahan yang signifikan dalam hidup dan kehidupannya, terutama oleh saudara-saudara kita yang mendiami wilayah yang tertinggal, terluar dan pasca konflik yang memiliki luas wilayah 56 % dari luas Indonesia dan jumlah penduduknya 20% dari total penduduk.

Indonesia tentunya ingin sejajar dengan Negara-negara maju di dunia seperti Norwegia (yang Indeks Pembangunan Manusianya mencapai skor (0,965), Islandia (0,960), Australia (0,957), Republik Irlandia (0,956) dan Swedia (0,951). Untuk kawasan Asia, Jepang menempati urutan pertama dengan IPM mencapai 0,949, selanjutnya Hong Kong (IPM 0,927) dan terakhir Negara tetangga yang belakangan ini sempat berseteru dengan Indonesia, Singapura (IPM 0,916). Indonesia sendiri IPM nya mencapai 0,629 (bedanya masih jauuuhh). Dari data badan pusat statistic, prediksi Angka Harapan Hidup di tahun 2015, Australia mencapai 82,1 tahun, Singapura 81,3 tahun dan Indonesia sendiri mencapai 70 tahun.

Angka Harapan Hidup itu adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu.
Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup,melek huruf, pendidikan dan standart hidup untuk semua negara di seluruh dunia.

Indonesia sendiri mempunyai potensi untuk menjadi Hebat dalam arti sebenarnya. Di tahun 2025-2030 Indonesia dilaporkan usia produktifnya akan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara, asal dikelola dengan benar. Dikelola bagaimana untuk menjadi terbaik, haruslah mengenyam pendidikan, memiliki ilmu pengetahuan, menguasai ketrampilan dan kompetensi yang memadai, dan ini akan menjadi demografi bonus. Kalau dibiarkan saja potensi ini akan menjadi demografi disaster bagi Indonesia, karena Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk negara-negara lain.

Kemajuan Negara di lihat dari Kemajuan Desa

Melihat geliat kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Yogjakarta, Bandung dan Medan yang sudah sangat maju dibanding daerah lain, dengan masyarakatnya yang melesat bak anak panah, meninggalkan kondisi saudara-saudaranya yang diibaratkan busur panah itu sendiri. Kemajuan beberapa daerah ini bukan merupakan indikasi dari kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Secara fakta ada ketimpangan yang sangat besar antara kondisi kota-kota tersebut dengan wilayah yang masuk kategori tertinggal, terluar dan pasca konflik.

Dari 183 daerah atau kabupaten yang masuk daerah tertinggal, ada 158 daerah yang masuk prioritas untuk mendapatkan perubahan secara cepat dilihat dari IPM yang berada di bawah rata-rata nasional dan jauh dari pencapaian 2014 yaitu IPM dibawah 72,2 dan AHH dibawah 68,8 tahun. Dari 158 daerah tertinggal itu terdiri dari 2491 wilayah desa/wilayah puskesmas, 24.095 desa dan 10.759.005 rumah tangga.

Upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, deputi Sumber Daya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melaksanakan kegiatan Perdesaan Sehat yang sudah dicanangkan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) pada 20 Desember 2012. Untuk mendukung kebijakan Perdesaan Sehat  ini dikeluarkan Peraturan Menteri PDT no 1 tahun 2013 tentang : Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Teringgal.

Program perdesaan Sehat ini sesuai dengan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak azasi manusia, dan sesuai pasal 34 ayat 3 yang menyatakan :

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dan ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, sebelumnya kita kenal dengan Garis Besar Haluan Negara (sewaktu jaman Orde Baru), untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan punya daya saing, maka kesehatan, pendidikan dan peningkatan daya beli menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Ini sejalan dengan terwujudnya Indonesia hebat di masa-masa mendatang.

Alhamdulillah, pada “Kabinet Kerja” pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, perhatian pada desa dan pembangunan di daerah tertinggal tetap menjadi salah satu prioritas, sehingga diharapkan program Perdesaan Sehat ini tetap berkelanjutan, walau pemerintahan berganti pimpinan. Sekalipun baru berjalan dua tahun, program ini akan membawa perubahan signifikan pada percepatan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal.

Lima Pilar Perdesaan Sehat

Masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah tertinggal di bidang kesehatan adalah :
  • Masih tingginya angka kematian Ibu (AKI)
  • Masih tingginya Angka Kematian Bayi
  • Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai
  • Rendahnya kualitas Sumber daya kesehatan
  • Kurangnya tenaga dokter Puskesmas
  • Kurangnya tenaga bidan desa
  • Rendahnya akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga
  • Terjadinya Gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui
                                    
Masalah-masalah kesehatan di atas dikerucutkan menjadi lima fokus yang harus ditindaklanjuti dalam program Perdesaan Sehat, yang dilaksanakan di daerah tertinggal.
 
  1. Tercukupinya jumlah Dokter Puskesmas bagi setiap puskesmas;
Saat ini konsentrasi dokter ada di 9 propinsi, sementara 24 lainnya masih di bawah standart. Idealnya kebutuhan dokter itu 40/100 ribu penduduk, tapi fakta yang terjadi, angka itu masih jauh dari sasaran pencapaian.

  1. Tercukupinya  Bidan Desa bagi setiap desa;
Jumlah bidan di daerah tertinggal saat ini 30.340 orang, sedang di daerah non tertinggal 89.453 orang. Jumlah bidan desa dibandingkan dengan jumlah desa di daerah tertinggal sebesar 0,263. Perbandingan bidan per 1.000 penduduk untuk daerah tertinggal (0,824) lebih besar jika dibandingkan dengan non daerah tertinggal (0,659). Setiap bidan di daerah tertinggal melayani lebih banyak penduduk dengan cakupan wilayah kerja yang luas. (Sumber  PODES 2011)

  1. Tersedianya  Air Bersih bagi setiap rumah tangga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum 2012, sampai akhir tahun lalu baru 58,05 persen masyarakat mendapatkan akses air minum layak. target Millenium Development Goals (MDGs) 2015,  68,87 persen penduduk harus mendapatkan akses air minum layak. Data capaian ini masih jauh dari target, dan harus mendapat perhatian dari semua pihak.

  1. Tersedianya Sanitasi bagi setiap rumah tangga,
Menurut data Riset Kesehatan Desa tahun 2013, hanya 59,8% rumah tangga di Indonesia yang punya akses tempat buang air yang layak. Nusa Tenggara Timur, Gorontalo,  Sulawesi Barat dan Papua adalah propinsi dengan akses jamban terburuk di Indonesia. Kesadaran untuk tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih rendah. Tidak sedikit orang yang masih melakukan kegiatan itu di sungai, kebun, pantai atau tempat yang sebenarnya tidak patut. Akibat BABS adalah terjadinya penyakit diare yang banyak menimbulkan kematian di daerah tertinggal.
Angka ini masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) 2015,  62,41 persen yang memiliki akses sanitasi.

  1. Serta Gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan Balita.
Perbaikan gizi yang dimulai sejak masa kehamilan bagi ibu merupakan langkah preventif yang harus dilakukan sejak dini. Upaya ini untuk mencegah tingginya angka kamatian ibu dan angka kematian bayi yang belum sesuai target RPJMN dan MDGs. Dalam angka digambarkan untuk kematian bayi capaian di tahun 2012 adalah 32/1000 kelahiran (target RPJMN 24/1000 kelahiran dan MDGs 23/1000 kelahiran. Sedang angka kematian ibu di tahun 2007 adalah 228/100.000 kelahiran (target RPJMN 118/100.000 dan MDGs 102/100.000 kelahiran).

Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) terutama karena :
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sudah mencapai 88,64 persen namun kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan. SDKI 2012 melaporkan cakupan imunisasi dasar lengkap meliputi HBV, BCG, DPT, Polio, dan Campak baru mencapai 66 persen, meskipun khusus imunisasi campak sudah mencapai 80,1 persen.

Ibu hamil yang kurang gizi, akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah, dan berimbas pada penurunan intelegensia, penurunan pertumbuhan dan penurunan imunitas pada bayi tersebut. Dari jumlah ibu hamil, yang minum susu baru mencapai 20%. Dari angka ini terlihat masih banyaknya ibu hamil yang kurang peduli pada pemenuhan gizi selama masa kehamilannya. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan atau juga karena kondisi keuangan yang minim.

Sebagai blogger yang peduli pada permasalahan di atas, saya pribadi mendukung berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintahan sebelumnya dan berharap program yang baik ini tetap dilanjutkan oleh Pemerintahan sekarang di bawah komando Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Usulan atau masukan yang bisa saya beri adalah :
  1. Program Perdesaan Sehat atau yang menyangkut berita pembangunan di daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik harus terus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat lewat iklan-iklan pendek di stasiun televisi. Kerjasama secara aktif dengan pelaku industri media ini tentunya melibatkan pemerintah daerah tertinggal yang akan dipublikasikan. Bila memungkinkan, Presiden bisa melakukan blusukan di daerah-daerah tertinggal itu untuk menarik perhatian semua masyarakat agar mau juga memberi sumbangsih atau langkah kecil apapun untuk pemerataan pembangunan.
  2. Relawan untuk daerah tertinggal hendaknya diusulkan untuk menjadi program perekrutan Sarjana Penggerak Pembangunan Kesehatan Daerah Tertinggal. Tentunya harus disinergikan dengan program-program Kementerian lainnya hingga tidak tumpang tindih.
  3. Perlu dilakukannya kerjasama secara aktif dengan pihak swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan besar untuk menyalurkan dana CSR-nya untuk kepentingan daerah-daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik. Dana CSR tersebut bisa dialokasikan misalnya untuk pembangunan fasilitas air bersih, jamban (MCK), pemberian makanan tambahan untuk bayi, pemberian susu untuk ibu hamil, pemberian bantuan mobil operasional untuk puskesmas keliling dan lain sebagainya. Masyarakat luas akan tergerak bila pihak terkait berkomitmen untuk menjadikan program ini sebagai program bersama.
  4. Untuk memenuhi jumlah bidan di desa tertinggal, perlu diperluas dan diperbanyak kerjasama aktif dengan akademi kebidanan di regional yang bersangkutan. Upaya ini harus didukung pula oleh Pemerintahan Daerah setempat dan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat. Program Bidan Masuk Desa harus didengungkan sejak awal untuk menarik minat mahasiswa mau berkontribusi di desa tertinggal.
  5. Profil dokter yang mengabdi di daerah tertinggal bisa dipublikasikan di website Perdesaan Sehat, untuk memberi inspirasi bagi dokter-dokter lainnya yang masih ragu untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat umum di daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik.
  6. Partisipasi aktif dari masyarakat daerah tertinggal perlu ditingkatkan dengan pemberian contoh secara langsung dari Kepala Desa dan perangkat desa yang ada. Sosialisasi untuk ikut menjaga fasilitas atau infrastruktur yang telah dibangun, memelihara dan memberdayakannya sesuai fungsinya.
  7. Dengan disahkannya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa beserta perangkat dan masyarakatnya dapat berkontribusi secara aktif menyusun daftar pembangunan fasilitas umum yang diperlukan desa, tentunya yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya masyarakat setempat.
  8. Para blogger juga bisa diajak kerjasama untuk turut mensosialisasikan program Perdesaan Sehat, selain dengan lomba penulisan blog, pihak Kemeterian terkait dapat bekerjasama dengan komunitas-komunitas blogger yang ada untuk mengadakan kegiatan semacam sarasehan tentang  percepatan pembangunan di daerah tertinggal, tantangan dan solusi yang ditawarkan, di mana hasilnya diberitakan secara aktif lewat blog masing-masing. Ini upaya kecil, tapi akan sangat berarti, karena dengan sekali posting akan banyak pembaca blog yang membaca berita tersebut. Ini akan membuka mata masyarakat untuk semakin peduli pada nasib saudara-saudaranya di daerah tertinggal.
Kedelapan usulan di atas, semoga bisa menjadi masukan untuk mempercepat pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan sehat di daerah tertinggal. Peran aktif masyarakat di luar pemangku kebijakan akan sangat berarti bagi pemerataan pembangunan ini. Diharapkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan Angka Harapan Hidup mencapai nilai sesuai dengan target yang ditetapkan. Setidaknya langkah kecil ini sebagai sumbangsih dari anak bangsa untuk kemajuan bersama.

Tulisan ini disertakan dalam Kompetisi Penulisan Blog dengan tema “Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal,” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Referensi :

1 komentar:

  1. tulisan yang sangat menarik, penuh dengan data-data yang akurat...mantaap !

    BalasHapus